SORSEL BERSATU

MAJU SEBAGAI CALEG ASN HARUS MUNDUR DIRI

baca
 Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menetapkan calon anggota legislatif (caleg) pada Pileg 2019 mulai Selasa, 4 Juli 2018. Ada beberapa persyaratan yang akan digunakan untuk KPU sebelum kemudian melakukan data dan dokumennya.

Selain itu mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg, isu yang berkaitan dengan pencalpaan ini adalah tidak perlu kepala Kepala, Anggota TNI / Polri, Penguasa, sampai saat ini, mengundurkan diri dari jabatannya ketika memutuskan maju sebagai caleg. 

Bagaimana tanggapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentang menteri yang ditangguhkan sebagai caleg 2019? Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri memberikan penjelasan singkat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di Pemilu. 

Disebutkan, dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k, dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan sebagai caleg harus mengundurkan diri. Begitu juga Anggota TNI dan Polri aktif, dan Aparatur Sipil Negara (ASN), mereka harus mundur jika maju jadi caleg.

"Sebelum memutuskan sebagai caleg, ASN perlu matang-matang, sebab surat pengunduran diri ASN tidak dapat ditarik kembali," kata Bahtiar dalam keterangan singkatnya, Sabtu (07/7). 

Hal yang sama berlaku untuk Badan, Badan Usaha Milik Negara (BUMD) dan badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. Aturan ASN maju jadi caleg, surat pengunduran diri jajaran pejabat BUMN / BUMD ini tidak dapat ditarik kembali. 

Demikian pula posisi ASN sesuai aturan adalah netral, karena itu ada kekuatan yang mengundurkan diri jika memutuskan maju sebagai caleg.