SORSEL BERSATU

Untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota itu Ambang batas parlemen sebesar 4 persen tidak di gunakan Pasal 414 poin 1 dan 2 Pasal 415 poin 1 UU No. 7/2017

baca

7 partai politik nasional gagal masuk ke parlemen DPR RI, yaitu PSI, Perindo, Berkarya, Garuda, PBB, PKPI, dan Hanura di karnakan tidak masuk dalam Ambang batas parlemen sebesar 4 persen.

Ambang batas parlemen sebesar 4 persen di gunakan untuk penghitungan perolehan kursi DPR RI Sebab, ambang batas hanya berlaku pada tingkat DPR RI.Untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota itu  Ambang batas parlemen sebesar 4 persen tidak di gunakan Pasal 414 poin 1 dan 2 Pasal 415 poin 1 UU No. 7/2017

Pimpinan DPRD Kabupaten/kota bersifat kolektif (kebersamaan) dan kolegial (kekeluargaan). Dipimpin oleh seorang Ketua DPRD Kabupaten/kota dan 2 dua orang wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota untuk anggota dengan jumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan 3 (tiga) wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota untuk anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang. Ketua DPRD Kabupaten/kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD. Wakil Ketua DPRD Kabupaten/kota ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.CS