SORSEL BERSATU

Babak Baru Kapitalisme Global: Korporasi Vs Masyarakat Adat

baca
Di zaman kapitalisme ini, tanah telah menjadi komoditi yang sangat berharga dan manusia yang menjadi masyarakat di kotak-kotakkan (klasifikasi) menjadi beberapa kelas yang memperebutkan tanah. Kali ini kita menggunakan pembagian kelas menurut kepemilikan alat produksi yaitu kelas pemilik (borjuasi) dengan kelas tidak pemilik (proletariat). Ke dua kelas ini selalu bertentangan atau sering disebut perjuangan kelas karena kepentingan yang sangat kontra.
Kelas pemilik alat produksi biasanya berisikan elit global atau pengusaha/korporasi memiliki kepentingan mempertahankan dan mengembangkan kelasnya melalui alat produksi yang tentunya berisikan lahan/tanah, mesin/alat kerja lainnya dan pekerja (buruh). Dalam memperoleh/mewujudkan kepentingannya mempertahankan dan mengembangkan, korporasi diharuskan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar-besarnya agar mampu bersaing atau tidak ternegasikan oleh korporasi lain sehingga akhirnya berada di puncak piramida klas masyarakat (posisi teratas manusia).
Proses yang dilalui untuk mencapai itu, dahulu dengan menekan upah buruh (penghisapan) tapi akhirnya mereka sadar bahwa menghisap upah buruh sama saja dengan menegasikan buruh sebuah ironi bagi mereka karena tanpa buruh mereka tak akan bisa beroperasi/berproduksi secara otomatis profit tidak ada(kepentingan sirna). Akhirnya mereka pun melakukan peralihan dalam memperoleh profit, dari yang awalnya menekan upah buruh menjadi ekspansi. Koorporasi menekankan kuantitas produksi dengan cara memperluas sarana/area produksi untuk memperoleh kualitas produksi yang akhirnya bisa mewujudkan kepentingan kelas dari pada kualitas produksi yang pragmatis yang mereka lakukan sebelumnya (menghisap buruh).
Peralihan yang dilakukan oleh kelas borjuasi (korporasi) menyebabkan terjadi banyaknya perampasan lahan yang menyisakan tragedi dan semangat perjuangan bagi klas yang tanahnya direnggut. Ini terbukti dengan banyaknya konflik perempasan lahan yang terjadi di indonesia Komnas HAM mencatat : sepanjang 10 tahun kekuasaan SBY (2004-2014), telah terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh wilayah indonesia,  dengan areal konflik seluas 5.711.396 hektar dimana melibatkan lebih dari 926.700 kepala keluarga. Menurut data BPN 2010: 52% aset terutama tanah dikuasai oleh 0,2% orang indonesia. Dibidang kehutanan indonesia sampai tahun 2017 koorporasi telah menguasai 95,76% masyarkat hanya 4,14%  dan untuk kepentingan umum hanya 0,10% dari total luas 42.253.234 Ha.
Dilain sisi, klas yang bersebrangan (proletariat) terutama buruh yang berada dibawah koorporasi mulai merasa nyaman dengan posisinya, upah yang mulai tinggi, jam kerja yang teratur dan banyaknya jaminan yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Mereka mulai melupakan klasnya dan mulai selaras dengan korporasi walau sebenarnya mereka tetap dihisap karena mereka masih memberi kekayaan bagi korporasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh buruh dalam berproduksi. Walau demikian peralihan yang dibuat oleh korporasi melahirkan lawan mereka sendiri yang lebih tangguh yaitu “Masyarakat Adat”, Masyarkat yang mendiami tanah secars turun temurun dengan budaya yang kuat, mereka memiliki hukum, ekonomi, sosial beserta strukturnya, politik, pendidikannya tersendiri dan jauh lebih solid daripada serikat buruh dan organisasi lainnya. Karena mereka sudah bertahan dengan sangat lama hidup secara berkelompok dengan produktifitas ekonomi yang sangat tinggi bisa dilihat dari pendapatan dan pengeluaran warga zanegi per keluarga, produksi perbulan: 400kg daging @Rp15.000/kg total Rp 6jt, konsumsi perbulan: daging tak beli,  sagu tak beli, pisang tak beli, ubi, keladi tak beli, beras 20kg = Rp200rb, pinang = Rp 300rb, rokok= Rp 105rb, totalnya hanya Rp. 605.000.(Savitri a.  Laksmi. 2013, korporasi & politik perampasan tanah : yogyakarta). Mereka mampu mendapatkan uang lebih/simpanan kurang lebih sebanyak Rp. 5.395.000.
Tanah menjadi identitas bagi masyarakat adat yang di representasikan melalui marga/nama kelompok. Jika digolongkan dalam kelas masyarakat mereka hampir sama dengan proletariat karena mereka mengamini kepemilikan bersama atas alat produksinya terutama tanah dan pembagian kerja yang teratur atau sama saja dengan tidak memiliki karena semua memiliki. Untuk kepentingan masyarakat adat tidak hanya memiliki kepentingan ekonomi, identitas dan ekologis menjadi kepentingan yang sudah diajarkan turun temurun dari leluhurnya sampai saat ini. Oleh sebab itulah mereka lebih memilih berperang/mati daripada tanahnya direnggut karena bagi mereka tanpa tanah identitas mereka hilang atau mereka dianggap tidak ada.
Korporasi pun tak bisa menghindari benturan dengan masyarakat adat karena jelas mereka membutuhkan tanah dan tanah di bumi ini tak bisa bertambah mau tak mau mereka harus merampas tanah masyarakat adat dengan melawan masyarakat adat yang memiliki kepercayaan tinggi akan tanah. Karena solidnya masyarkat adat dalan menjaga tanahnya yang tidak lain dirinya sendiri jalur diplomasi yang penuh tipu muslihat pun sangat sulit ditempuh koorporasi walau ada juga yang berhasil.
Sehingga  mereka pun menempuh jalur kekerasan dengan menghadirkan negara dalam bentuk militer untuk mengusir/memisahkan masyarakat adat dari tanahnya. Terbukti dengan banyaknya kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat, dengan menjust mereka primitif, kanibal, anarkis dan lain lain. Menurut komnas ham sepanjang pemerintahan SBY tindakan represif dari konflik agraria mengakibatkan 1.354orang ditahan,  553 mengalami luka luka,  110 tertembak peluru aparat,  serta tewasnya 70orang.
Tapi masyarakat adat membuktikan diri dengan tidak diam menerima tanahnya direnggut,  mereka sekarang tidak lagi hanya menggunakan jalur fisik/non ligitasi dalam melawan koorporasi untuk mempertahankan tanahnya,  mereka sudah menggunakan jalur ligitasi/hukum yang mampu mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengakui dan mendukung keberadaan masyarakat adat, seperti putusan MK no. 45/PUU-IX/2011. pasal 1 angka 3 UU kehutanan. Putusan MK no. 35/PUU-X/2012. pasal 1 angka 6 UU kehutanan. Dan putusan MK no. 95/PUU-XII/2014. pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU kehutanan.  Memang masih sedikit kontribusi pemerintah, karena memang sampai hari ini pemerintah masih saja asik bersahabat dengan korporasi/pengusaha seperti yang kita ketahui melalui kebijakan dan prakteknya.
Pertentangan klas hari ini menuju babak baru, klas borjuasi melawan proletariat yang sekarang ditambah masyarakat adat, ini sangat memungkinkan untuk menegasikan klas borjuasi, terutama di indonesia yang penuh dengan adat-adat dan masyarakat nya dan hampir disluruh indonesia masih kental adat istiadat nya. Maka temukanlah adat kita, akuilah masyarkat adat sehingga identitas kita sempurna dan perjuangkan hak masyarkat adat. Dan jangan lupa lestarikan alam.
Penulis : Sumber redaksi

Posting Komentar

0 Komentar